Kepala BP Batam Bertemu Kajati Kepri, Perkuat Sinergi Bangun Batam

Batam, WartaSeila – Kepala BP Batam, Amsakar Achmad bersama Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra melaksanakan kunjungan silaturahmi dan koordinasi kepada Kejaksaan Tinggi Negeri Kepri, Selasa (21/10/2025).

Kunjungan itu disambut langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri (Kajati) Kepri, J. Devy Sudarso di Ruang Kajati Kepri, Tanjungpinang.

Usai pertemuan, Amsakar Achmad menyebutkan kunjungannya bersama jajaran ingin meminta arahan dan petunjuk akan bagaimana upaya strategis lembaganya dalam mengoptimalkan penguatan kelembagaan dan penerimaan negara.

“Bahasannya pada dua hal, yang pertama akan melanjutkan kerja sama perjanjian yang sudah ada sebelumnya. Kedua, yaitu tata kelola secara umum,” sebut Amsakar.

Ia kemudian menekankan, pihaknya meminta pandangan dan arahan Kajati Kepri soal tata kelola melalui skema OIP atau Operator Investasi Pemerintah.

“Ini tinggal tim internal yang akan mendalami kembali, dalam waktu dekat akan dilakukan presentasi kembali kepada Pak Kajati,” ungkap Amsakar.

Keberadaan OIP diketahui merupakan bagian penting dari strategi pengelolaan keuangan negara yang berorientasi jangka Panjang.

OIP memastikan bahwa uang negara tidak hanya digunakan secara konsumtif, tetapi juga dioptimalkan secara produktif untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

“Pak Kajati telah memberikan penekanan dan kita percaya dengan pertemuan ini akan ada kolaborasi yang lebih konstruktif lagi, karena spiritnya adalah membangun kemitraan dan sinergi.” pungkas Amsakar.

Sementara, Kajati Kepri, J. Devy Sudarso menyambut baik kunjungan tersebut. Ia berharap sinergi kedua lembaga dapat lebih meningkatkan akselerasi dalam upaya memajukan Batam.

“Kehadiran BP Batam untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam membangun Batam, diantaranya kami ingin memberikan pendapat hukum atau LO dalam hal sebagai operator investasi pemerintah. Kemudian, tata kelola dalam hal peningkatan PNBP, agar bisa ditingkatkan dan tata kelola investasi bisa berjalan baik,” ujar Devy. 

Didepan Pemerintah Amerika Serikat, Fary Francis Tegaskan Komitmen Prabowo Jadikan Batam Tujuan Investasi Dunia

Batam, WartaSeila – Dalam pertemuan dengan Senator Negara Bagian Arizona, Amerika Serikat, Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Batam sebagai tujuan investasi dunia.

Fary menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui BP Batam berkomitmen kuat menjadikan Batam sebagai tujuan investasi dunia.

Upaya ini didukung dengan kebijakan nasional yang fokus pada penyederhanaan regulasi dan percepatan perizinan bagi investor asing.

“Batam will become a role model for economic growth. And also, President Prabowo direct to us how to simplify regulation and license,” ujar Fary di hadapan delegasi Arizona State Senate.

Data BP Batam mencatat, kinerja ekspor-impor Batam juga menunjukkan tren positif. Pada paruh pertama 2025, nilai ekspor Batam mencapai USD 9,6 miliar. Naik 27,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara impor meningkat 29,8% menjadi USD 7,2 miliar, menandakan meningkatnya aktivitas industri dan perdagangan.

Pertemuan ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi kerja sama yang lebih konkret antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang investasi, teknologi, dan industri manufaktur berorientasi ekspor.

Kepala BP Batam Sidak PT ASL Tanjunguncang, Tekankan Pembenahan dan Penanganan Korban Pasca Kebakaran

Kepala BP Batam Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra melakukan sidak ke perusahaan galangan kapal PT. ASL Tanjunguncang, Kamis siang (16/10/2025).

Sidak dilakukan atas kejadian kebakaran kapal MT Federal II yang menyebabkan korban jiwa saat proses pengerjaan kapal (15/10/2025).

Bertemu dengan Manajemen PT ASL Audrey, Amsakar Achmad secara tegas menekankan harus dilakukan pembenahan tata kelola dan evaluasi standar SOP dalam pelaksanaan kegiatan usaha di PT. ASL.

“Sebagai pimpinan daerah, saya tidak ingin kejadian ini terulang lagi. Tentu tidak ada yang menginginkan kejadian seperti ini, namun demikian harus segera dilakukan pembenahan dan perubahan. Tata kelola dan standar harus dirubah. Harus dilakukan evaluasi dan pembenahan SOP bagi PT ASL. ” Tegas Amsakar.

Ia juga meminta PT. ASL melaksanakan tanggung jawab penanganan terbaik kepada korban dan keluarga, serta langkah pendampingan psikis terhadap keluarga korban juga harus dilakukan.

“kami tentu meminta agar Penanganan korban dan keluarga harus dilakukan secara baik, termasuk langkah-langkah pendampingan psikis kepada keluarga korban juga harus dilakukan.” kata Amsakar.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra mengatakan keselamatan kerja adalah hal mutlak yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha.

“Sudah ada dua kejadian, artinya harus dilakukan evaluasi. Kami tidak ingin lagi terulang kejadian seperti ini. Keselamatan mereka adalah hal utama.” Pesan Li Claudia kepada Manajemen ASL.

Sebagai kawasan industri dan investasi, BP Batam menegaskan komitmen kepada seluruh pihak untuk bersama menjaga iklim investasi tetap kondusif dengan menghadirkan kegiatan berusaha yang aman dan nyaman bagi Keselamatan dan Kesehatan para pekerja sesuai standar keselamatan kerja.

BP Batam dalam kesempatan ini menyampaikan ucapan belasungkawa, teruntuk para korban jiwa, para keluarga korban dan belasan pekerja yang masih mendapatkan perawatan intensif.

“Saya Kepala BP Batam sekaligus Wali Kota Batam Amsakar Achmad, beserta Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra dan segenap jajaran mengucapkan belasungkawa bagi korban Kapal MT Federal II. Semoga keluarga yang ditingalkan diberikan ketabahan. Dan bagi pekerja yang masih mendapat perawatan, semoga lekas segera pulih kembali.” Pungkas Amsakar didampingi Li Claudia Chandra.

Turut hadir Anggota DPR RI Rizky Faisal, Wakil Ketua I DPRD Kota Batam Aweng Kurniawan, Kapolresta Barelang Kombespol Zainal Arifin, Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan Sudirman Saad dan Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur Mouris Limanto.

BP Batam Dorong Transisi Kebijakan Impor Non-B3 Demi Jaga Iklim Investasi

Batam, WartaSeila – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menegaskan pentingnya penerapan kebijakan transisi yang terukur dalam pelaksanaan penghentian rekomendasi impor limbah non-B3 plastik daur ulang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Langkah ini dinilai perlu agar tidak menimbulkan tekanan terhadap aktivitas industri, investasi, dan ketenagakerjaan di Batam.

Deputi Bidang Investasi dan Pengusahaan BP Batam, Fary Djemy Francis, menjelaskan bahwa perubahan mendadak pada kebijakan bahan baku industri dapat memengaruhi iklim investasi dan kepercayaan pelaku usaha, terutama di sektor industri yang telah lama beroperasi dan berkontribusi pada ekspor nasional.

“Kami memahami tujuan kebijakan ini untuk memperkuat tata kelola lingkungan. Namun, setiap perubahan perlu diiringi masa transisi agar tidak menimbulkan ketidakpastian di dunia usaha. Kepastian regulasi sangat penting bagi keberlanjutan investasi di Batam,” ujar Fary.

Industri Daur Ulang, Sektor Penting Penopang Ekspor dan Tenaga Kerja

Industri daur ulang plastik non-B3 di Batam berperan penting dalam mendukung rantai pasok nasional dan ekonomi sirkular.
Berdasarkan data BP Batam, volume pengolahan limbah plastik pada 2024 mencapai 266.878 ton, meningkat dari 176.774 ton pada 2023.
Terdapat 16 perusahaan di sektor ini dengan nilai investasi sekitar USD 50 juta, ekspor USD 60 juta per tahun, dan menyerap lebih dari 3.500 tenaga kerja lokal.

BP Batam menilai, apabila penghentian rekomendasi impor diberlakukan tanpa masa transisi, hal ini dapat memicu perlambatan produksi, penurunan ekspor, serta dampak sosial-ekonomi bagi ribuan pekerja dan UMKM di sekitar kawasan industri.

Usulan Transisi Lima Tahun

Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor, BP Batam telah menyampaikan pandangan resmi kepada KLHK agar kebijakan dijalankan melalui masa transisi lima tahun.
Transisi ini memungkinkan industri beradaptasi secara bertahap dari bahan baku impor ke pasokan domestik, sambil tetap memenuhi standar lingkungan.

“Usulan ini bukan bentuk penolakan, tetapi langkah untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan lingkungan dan kepastian berusaha. Batam berkomitmen mendukung arah kebijakan hijau pemerintah, dengan tetap melindungi tenaga kerja dan kepercayaan investor,” tambah Fary.

Sebagai kawasan berorientasi ekspor dan investasi, BP Batam menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra konstruktif pemerintah dalam menjaga iklim usaha yang stabil, ramah lingkungan, dan berdaya saing global.

Batam Tampilkan Potensi Ekonomi Batam di Ajang SIBS 2025 Malaysia

Badan Pengusahaan (BP) Batam berpartisipasi dalam ajang the 9th Selangor International Business Summit (SIBS) 2025 yang berlangsung pada 8 hingga 11 Oktober 2025 di Kuala Lumpur Convention Centre (KLCC), Malaysia.

Kehadiran BP Batam dalam SIBS 2025 menjadi langkah penting dalam memperkenalkan Batam sebagai destinasi investasi unggulan Indonesia.

Melalui paviliun promosi Batam, BP Batam menampilkan berbagai potensi dan proyek strategis di bidang industri, logistik, serta ekonomi digital.

“BP Batam secara aktif berinteraksi dengan para delegasi internasional untuk mempromosikan peluang investasi dan menjajaki potensi kerja sama dengan pelaku usaha global,” kata Direktur Investasi, Dendi Gustinandar di Kuala Lumpur, Kamis (9/10).

Dalam ajang bergengsi itu, pada sesi Selangor ASEAN Business Conference, Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait mewakili Kepala BP Batam, Amsakar Achmad menjadi panelis dalam diskusi “Connecting the Dots for ASEAN’s Logistics and Supply Chain Connectivity”.

Ariastuty memaparkan visi pengembangan Batam melalui Five Engines of Growth yang mencakup pengembangan pelabuhan transshipment kelas dunia, industri maritim berteknologi tinggi, industri elektronika dan rantai pasok lokal, pusat data dan ekonomi digital, serta ekonomi kreatif digital.

“Melalui forum internasional ini, kami ingin menunjukkan bahwa Batam kini hadir dengan tata kelola investasi yang modern, transparan, dan berdaya saing tinggi. Batam bukan hanya menjadi pintu gerbang ekonomi Indonesia, tetapi juga mitra strategis bagi pertumbuhan kawasan ASEAN,” ujar Ariastuty.

Ia menekankan, Batam siap menjadi pusat pertumbuhan baru yang berdampak positif tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga kawasan regional.

“Antusiasme peserta sangat baik, ini menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan investor terhadap arah pengembangan Batam di masa depan,” terang Ariastuty.

Sebagai tindak lanjut dari partisipasi BP Batam di SIBS 2025, dua delegasi bisnis asal Malaysia menyatakan komitmennya untuk berkunjung ke Batam pada tahun mendatang guna menindaklanjuti peluang investasi yang telah dibahas dalam forum tersebut.

Melalui momentum ini, BP Batam menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat posisi Batam sebagai gerbang investasi strategis Indonesia dengan tata kelola yang transparan, efisien, dan berdaya saing global.

Ajang bergengsi ini resmi dibuka oleh Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Alhaj dan turut dihadiri oleh YAB Dato’ Seri Amirudin bin Shari, Menteri Besar Selangor, YAB Dato’ Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof, Deputy Prime Minister dan Menteri Energy Transition and Water Transformation Malaysia.

Pameran yang diselenggarakan oleh Invest Selangor Berhad bersama Pemerintah Negeri Selangor ini menghadirkan lebih dari 700 peserta dan delegasi internasional dari berbagai negara, termasuk Korea, Tiongkok, Prancis, Arab Saudi, Brunei, Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia.

SIBS 2025 menjadi platform strategis untuk memperkuat kolaborasi bisnis di sektor ekonomi digital, industri, logistik, dan ekonomi hijau di kawasan ASEAN.

RSBP Batam dan Kemenkes RI Bahas Tindak Lanjut Kerja Sama dan Dukungan Peralatan RS

Batam, WartaSeila – Rumah Sakit BP Batam (RSBP Batam) bersama Kementerian Kesehatan RI menggelar pertemuan di Ruang Pertemuan, lt. 2, Kementerian Kesehatan, Jakarta, pada Jumat (10/10).

Pertemuan itu membahas tindak lanjut nota kesepahaman (MoU) antara BP Batam dengan Kemenkes yang telah berlaku sejak tahun 2022, sekaligus peluang dukungan peralatan dan program penguatan layanan rumah sakit.

Delegasi BP Batam dipimpin langsung Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait diterima langsung oleh Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. dr. Dante Saksono Harbuwono, SpPD-KEMD, PhD.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait mengungkapkan pihaknya mendorong agar MoU kerja sama yang telah disepakati bersama Kemenkes segera diturunkan ke dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) operasional, sehingga implementasi kolaborasi di bidang kesehatan dapat berjalan lebih konkret.

Menurutnya, PKS tersebut nantinya dapat menjadi payung hukum bagi penguatan layanan RSBP Batam di KPBPB Batam.

“BP Batam bersama jajaran RSBP berkomitmen meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat Batam dan kawasan sekitarnya. Dengan adanya PKS, sinergi dengan Kemenkes akan semakin jelas, terutama dalam peningkatan fasilitas, peralatan medis, serta pengembangan SDM,” ujarnya.

Sementara, Wakil Menteri Kesehatan RI, Prof. Dante, menyambut positif langkah BP Batam dan RSBP dalam menindaklanjuti kerja sama itu. Ia menerangkan bahwa Kemenkes memiliki program dukungan berupa bantuan peralatan medis dan penguatan layanan yang selama ini dialokasikan ke RSUD di seluruh Indonesia.

“Kami menyambut baik upaya RSBP Batam. Pemerintah terus mendorong pemerataan fasilitas kesehatan di berbagai daerah, termasuk Batam sebagai pintu gerbang Indonesia. Kami akan menindaklanjuti secara teknis agar RSBP dapat masuk dalam skema program dukungan yang sesuai aturan,” kata Wamen.

Direktur RSBP Batam, dr. Tanto Budiharto, SpJP dalam kesempatan yang sama, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemenkes. Menurutnya, keberadaan RSBP Batam sebagai rumah sakit rujukan di kawasan strategis sangat memerlukan dukungan peralatan medis modern dan penguatan layanan agar dapat memberikan pelayanan yang setara dengan standar nasional maupun internasional.

“RSBP Batam siap menyesuaikan dan mempersiapkan diri sesuai arahan Kemenkes. Kami berharap dukungan yang diberikan dapat meningkatkan kapasitas layanan, sehingga masyarakat Batam tidak perlu jauh-jauh berobat ke luar daerah bahkan ke luar negeri,” ungkap dr. Tanto.

Pertemuan akan dilanjutkan dengan pembahasan teknis, baik secara offline maupun online, antara tim BP Batam, RSBP, dan Kemenkes untuk merumuskan langkah-langkah implementasi di lapangan.

Turut mendampingi Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum yaitu Direktur RSBP Batam dr. Tanto Budiharto, SpJP; Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan dr. Muhammad Yanto; Wakil Direktur Keuangan dan Umum, Evi Elfiana Bangun.

Prof. Sudarnoto : Kehadiran Delegasi Israel di Indonesia Langgar Nurani dan Prinsip Politik Luar Neger

Jakarta, WartaSeila — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional, Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, menyebut rencana kehadiran delegasi Zionis Israel dalam 53rd Artistic Gymnastics World Championships Jakarta 2025 sebagai bentuk pelanggaran terhadap nurani kemanusiaan dan prinsip politik luar negeri Indonesia.

Dalam konferensi pers yang digelar Aqsa Working Group (AWG) di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Lantai 3 Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA), Jakarta., Kamis (9/10), Prof. Sudarnoto menegaskan bahwa penolakan terhadap Israel merupakan sikap konsisten bangsa Indonesia yang sejak awal berpihak pada perjuangan kemerdekaan dan keadilan global, khususnya bagi rakyat Palestina.

Kalau kehadiran Israel tetap dipaksakan, itu bukan hanya mengecewakan masyarakat, tapi juga bertentangan dengan arah diplomasi Presiden Prabowo yang mendukung kemerdekaan Palestina,” ujarnya.

Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar urusan olahraga, tetapi menyangkut kehormatan nasional dan kedaulatan moral bangsa, “Civil society menolak bukan karena olahraganya, tapi karena ini soal kedatangan warga Israel ke tanah air yang belum memiliki hubungan diplomatik apa pun dengan Indonesia,” tegasnya.

Prof. Sudarnoto berharap pemerintah dan panitia pelaksana dapat mendengarkan aspirasi umat dan masyarakat sipil agar Indonesia tetap konsisten dalam sikapnya mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak segala bentuk normalisasi dengan penjajah Zionis.

Li Claudia Chandra Peringatkan Pengembang Bukit Maranatha Batam Patuhi Aturan.

Batam, WartaSeila – Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek pembangunan Bukit Maranatha di Kawasan Kampung Pelita, Senin (6/10/2025).

Dalam peninjauan tersebut, Li Claudia memperingatkan pengembang untuk segera melengkapi seluruh dokumen perizinan. Seperti dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Setiap proyek pembangunan di Batam wajib mengantongi izin sesuai ketentuan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Li Claudia di lokasi.

Ia menegaskan bahwa kepatuhan terhadap perizinan merupakan bagian penting dari iklim investasi yang sehat, tertib dan berkelanjutan di Kota Batam.

Langkah pengawasan ini juga menjadi wujud tanggung jawab BP Batam dalam memastikan kegiatan usaha berjalan sesuai aturan. Serta ramah lingkungan dan tidak merugikan kepentingan masyarakat sekitar lokasi pembangunan.

“Kami berkomitmen untuk tidak pernah mempersulit pelaku usaha, tapi mesti disiplin,” tegasnya lagi.

Melalui momentum ini, Li Claudia juga meminta seluruh pelaku usaha di Batam untuk dapat melengkapi dokumen perizinan terlebih dulu sebelum memulai pekerjaan.

Ia menambahkan, BP Batam bersama Pemerintah Kota Batam senantiasa berupaya memberikan kemudahan layanan perizinan bagi pelaku usaha. Selama seluruh proses berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Batam terus membuka ruang investasi. Namun dengan prinsip, tertib administrasi dan tanggung jawab bersama demi kota yang tertata dan berdaya saing,” pungkasnya. (*)

Lakukan Transformasi, Upaya Nyata Wujudkan Ekonomi Tangguh dan Berdaya Saing

Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan berbagai transformasi dalam beberapa bulan terakhir.

Langkah ini dilakukan dalam meningkatkan kualitas tata kelola, serta mempercepat terwujudnya KPBPB Batam sebagai kawasan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing.

Hal ini dikemukakan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan agenda, Pembahasan Pengembangan Kawasan Batam, di Gedung Nusantara I, Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Amsakar menjelaskan, sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo dalam dua kali pertemuan dengan BP Batam, Presiden mengarahkan BP Batam untuk fokus pada langkah-langkah strategis yang harus segera diwujudkan.

Langkah ini, dimulai dengan penguatan melalui perubahan tata kelola kelembagaan, dengan ditetapkannya Peraturan Kepala BP Batam Nomor 2 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK).

Perubahan tata kelola ini sangat penting, dan diharapkan BP Batam lebih adaptif dan responsif, mempercepat proses pengambilan keputusan, memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian, serta menyediakan pelayanan publik yang lebih transparan dan akuntabel.

Dengan adanya perubahan tata kelola ini, BP Batam semakin memiliki landasan hukum yang kuat untuk melaksanakan transformasi organisasi.

“Sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan lebih terarah dan terukur,” ujar Amsakar.

Selanjutnya, BP Batam melakukan transformasi pelayanan lahan. Pelayanan lahan kini sudah lebih cepat, sederhana, dan transparan dengan menyempurnakan Land Management System (LMS). Proses perizinan dapat dilaksanakan sepenuhnya digital, dan informasi ketersediaan lahan disajikan secara terbuka.

Perubahan ini, merupakan komitmen BP Batam untuk menghadirkan tata kelola pertanahan yang modern, dan akuntabel.

“Sekaligus menjawab arahan Presiden dalam menyelesaikan persoalan lahan non produktif, agar dapat dimanfaatkan optimal bagi pembangunan dan pengembangan KPBPB Batam,” katanya.

Amsakar menambahkan, pelayanan lahan di BP Batam tidak hanya diwujudkan melalui digitalisasi, tetapi juga diperkuat dengan pemutakhiran regulasi.

BP Batam telah menerbitkan Peraturan Kepala (Perka) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pertanahan, yang diselaraskan dengan perkembangan kondisi BP Batam dan tata kelola kawasan terkini.

Perka ini mengatur berbagai aspek penting, mulai dari perencanaan, pemanfaatan, hingga pengendalian pertanahan, dengan tujuan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, menyempurnakan mekanisme pelayanan, serta mendukung penerapan prinsip keberlanjutan, keterbukaan, dan akuntabilitas.

“Dengan pemutakhiran tersebut, BP Batam memastikan bahwa pelayanan lahan yang telah ditransformasi melalui LMS memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat di KPBPB Batam,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dan sekaligus pimpinan RDP, Andre Rosiade menyampaikan bahwa Komisi VI DPR RI mendukung penuh BP Batam dalam melakukan transformasi pelayanan lahan dan pemutakhiran legalitas lahan di Batam.

Disamping itu, Komisi VI DPR RI juga mendukung penuh penerapan sistem LMS BP Batam sebagai bentuk transformasi pelayanan lahan yang transparan, akuntabel dan berbasis sistem,

“Kami mengucapkan terima kasih kepada BP Batam, dan memberikan kami optimisme. Bahwa BP Batam saat ini benar-benar bisa melakukan transformasi luar biasa dan Insya Allah akan mendapat hasil yang diharapkan,” ujarnya.

Turut hadir dalam RDP, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra; seluruh jajaran Deputi; serta pejabat tingkat II dan III di lingkungan BP Batam. 

RDP Komisi VI DPR RI, BP Batam Paparkan Arah Kebijakan dan Program Prioritas 2025-2029

Jakarta, 9 September 2025 – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menyampaikan paparan arah kebijakan dan program prioritas 2025-2029 pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI, di Gedung Nusantara 1, Gatot Subroto, Jakarta, pada Selasa siang (9/9).

RDP Komisi VI dipimpin oleh Andre Rosiade dari Fraksi Partai Gerindra dan dihadiri para perwakilan dari 7 fraksi.

Andre Rosiade menekankan bahwa BP Batam memiliki peran strategis dalam mengelola kawasan Batam sebagai simpul utama perdagangan investasi dan industri di Indonesia.

“Dengan demikian, melalui pertemuan ini dengan fungsi legislasi dan fungsi anggaran, kami mengawal agenda pembangunan dengan memastikan bahwa setiap rupiah digunakan secara efisien dan akuntabel untuk kepentingan masyarakat.” Pesan Andre.

Andre berharap fungsi dan peran BP Batam dapat memperkuat pondasi perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja , meningkatkan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kepala BP Batam Amsakar Achmad hadir didampingi Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra beserta 7 Anggota/Deputi Bidang beserta Pejabat Eselon II di lingkungan BP Batam.

Amsakar Achmad dalam kesempatan tersebut menyampaikan laporan Pagu Anggaran BP Batam Tahun 2026 sebagaimana tertuang dalam Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: S-505/MK.03/2025 dan B/621/D.9/PP.04.03/07/2025 tanggal 24 Juli 2025 adalah sebesar 2.447.948.530.000,-,

Alokasi Pagu Anggaran BP Batam tersebut lebih rendah dari jumlah yang diusulkan sebesar Rp5,327 triliun, karena belum adanya alokasi pagu Rupiah Murni (RM) yang diusulkan sebesar Rp2,880 triliun.

Usulan RM tersebut akan digunakan untuk mendanai program kegiatan peningkatan infrastruktur prioritas, guna menggesa pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target Presiden RI, dimana Batam ditargetkan pada 8 persen pada tahun 2026 dan 9,5 – 10% pada tahun 2029 dibarengi peningkatan investasi.

BP Batam juga menargetkan penerimaan PNBP TA. 2026, sebesar Rp2,447 triliun atau lebih tinggi 23,75% dari target TA. 2025 sebesar Rp1,978 triliun.

Amsakar menuturkan upaya tersebut, akan menjadi dukungan daerah terhadap visi dan misi serta program prioritas nasional yang tertuang di dalam Asta Cita.

“Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025-2029 sehingga berperan penting dalam pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, untuk itu dalam rangka mendukung Misi Presiden dan Wakil Presiden yang tertuang dalam Asta Cita, BP Batam mendukung Prioritas Nasional Tiga (PN 3).” Kata Amsakar.

Dengan itu, BP Batam berharap dapat meningkatkan investasi melalui pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi yang berkelanjutan.

Serta meningkatkan kinerja organisasi BP Batam yang berkualitas, akuntabel dan efisien, agar Batam semakin berkembang menjadi kawasan ekonomi strategis berpengaruh di Indonesia.

Amsakar menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan yang diberikan DPR RI khususnya Komisi VI dalam mendukung pembangunan dan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sehingga dapat berjalan lebih terarah.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan dan perhatian yang senantiasa diberikan kepada BP Batam. Sehingga mampu memperkuat daya saing kawasan sekaligus memberi manfaat nyata bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.” Tutur Amsakar.

Dalam kesimpulannya, Komisi VI DPR RI menyambut baik upaya BP Batam mencapai target pembangunan dan ekonomi melalui usulan penambahan pagu alokasi TA 2026 sebesar Rp2,880 triliun (Rupiah Murni) untuk 94 kegiatan di bidang prasarana konektivitas darat, prasarana sumber daya air, prasarana pengembangan kawasan, prasarana konektivitas laut dan udara.