BP Batam

Seila Fm, Batam – Maraknya pencurian dan vandalisme terhadap fasilitas publik menjadi perhatian serius.

Untuk menutup ruang peredaran barang hasil kejahatan, BP Batam bersama Polda Kepri dan pelaku usaha besi tua (scrap) menandatangani Pakta Integritas Pencegahan Penadahan dan Perdagangan Barang Hasil Tindak Pidana di Aula Polresta Barelang, Senin (15/6).

Pakta integritas ini menjadi bentuk komitmen bersama untuk memutus mata rantai pencurian dan vandalisme yang merugikan masyarakat, mengganggu keamanan lingkungan, serta mengancam keberlangsungan aset dan fasilitas publik.

Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa perlindungan fasilitas umum membutuhkan energi kolektif seluruh pihak. Menurutnya, vandalisme tidak hanya merusak aset publik, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecelakaan, mengganggu aktivitas masyarakat, membebani biaya perbaikan, serta berdampak pada iklim investasi dan citra Kota Batam.

“Kami minta komitmen dari pelaku usaha besi tua agar bersama-sama mengawal supaya vandalisme tidak terulang. Jika kita sehati menjaga Batam, kota ini akan semakin maju, bukan hanya untuk kita tetapi juga untuk generasi mendatang,” ujar Amsakar.

Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan memerlukan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha scrap yang memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem usaha yang sehat dan berintegritas.

“Pelaku usaha memiliki peran penting dengan tidak menerima maupun memperjualbelikan barang yang diduga berasal dari tindak pidana. Mari kita jaga sama-sama Kota Batam yang kita cintai ini Pak.” tegas Li Claudia kepada para pelaku usaha besi tua.

Melalui pakta integritas tersebut, pelaku usaha menyatakan komitmen untuk tidak membeli, menerima, menyimpan, mengolah, maupun memperdagangkan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Mereka juga mendukung pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum serta siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku apabila terbukti melanggar.

Sementara itu, Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudin menegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak cukup hanya dengan menangkap pelaku pencurian, tetapi juga harus menutup ruang bagi praktik penadahan yang menjadi tujuan akhir kejahatan tersebut.

“Kami mengajak seluruh pelaku usaha scrap untuk berhati-hati dan melakukan identifikasi penjual, termasuk memeriksa identitas serta asal-usul barang yang diterima, agar tidak terjerumus menerima barang hasil tindak pidana,” kata Asep.

Ia juga menyoroti maraknya vandalisme terhadap objek vital dan fasilitas umum, mulai dari kabel lampu lalu lintas, kabel telekomunikasi, kabel perusahaan hingga kasus terbaru pencurian besi pada underpass Pelita.

“Kejadian ini sudah sangat mengkhawatirkan dan harus menjadi perhatian bersama. Seluruh pelaku akan diusut tuntas tanpa toleransi,” tegasnya.

Kapolresta Barelang Kombes Pol. Anggoro Wicaksono menambahkan bahwa sepanjang tahun 2026 telah ditangani 10 perkara terkait pencurian fasilitas umum dengan 18 tersangka dan 3 penadah berhasil diamankan.

Termasuk pelaku rayap besi yang beraksi di underpass pelita beberapa waktu lalu telah diamankan oleh pihak kepolisian.

Pelaku pencurian dapat dijerat Pasal 477 KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun dan denda maksimal Rp500 juta. Sementara penadah dapat dikenakan Pasal 591 KUHP Baru dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun dan denda maksimal Rp500 juta.

“Dengan komitmen bersama ini, ruang gerak pelaku kejahatan akan semakin sempit karena tidak adanya pasar bagi barang hasil tindak pidana. Sinergi pemerintah, aparat penegak hukum, dan dunia usaha menjadi kunci menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” ujarnya.

BP Batam mengapresiasi semua pihak atas dukungan laporan masyarakat serta kecepatan responsif dari pihak Kepolisian.

Amsakar dan Li Claudia berharap kolaborasi ini dapat memperkuat kesadaran bersama dalam menjaga aset negara, fasilitas umum, dan objek vital lainnya sekaligus menciptakan iklim investasi yang aman, tertib, dan kondusif di Kota Batam. (NA)

Seila Fm, Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam menggelar Apel Penyerahan Direktorat Pengamanan (Ditpam) Aset dan Kawasan dari Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur kepada Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum di Mako Ditpam BP Batam, Senin (15/6).

Apel penyerahan ini sebagai implementasi Peraturan Kepala BP Batam Nomor 3 Tahun 2026 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Bawah Anggota/Deputi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Melalui regulasi tersebut, Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan secara resmi beralih dari pembinaan Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur kepada Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam sebagai bagian dari penyesuaian struktur organisasi guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi BP Batam.

Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur BP Batam, Mouris Limanto dalam sambutannya, menyampaikan apresiasi atas dedikasi seluruh personel Ditpam dalam menjalankan tugas pengamanan aset dan kawasan di kawasan strategis Batam.

“Saya harap kita tetap bersinergi, kompak, dan semangat dalam membangun Batam sebagai tempat yang aman dan nyaman bagi pelaku usaha maupun masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menyampaikan terima kasih kepada Mouris atas kepemimpinan dan pembinaan yang telah diberikan kepada Ditpam selama satu tahun terakhir.

Menurutnya, berbagai perubahan positif yang terjadi di lingkungan Ditpam merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran di bawah kepemimpinan Anggota/Deputi Bidang Infrastruktur.

“Terima kasih kepada Bapak Mouris yang telah membimbing dan memimpin Ditpam selama satu tahun terakhir sehingga mampu membawa berbagai perubahan positif. Ini merupakan tanggung jawab yang berat bagi saya karena Ditpam memiliki peran penting dalam melindungi aset-aset BP Batam,” ujarnya.

Ariastuty dalam kesempatan itu, mengajak seluruh personel untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, khususnya dalam pengamanan aset-aset vital BP Batam seperti bandara, rumah sakit, kawasan pelabuhan, serta berbagai aset lainnya.

“Kita harus memberikan pelayanan yang prima di setiap aset yang menjadi tanggung jawab kita. Oleh karena itu, bekerjalah dengan tulus dan maksimal agar menghasilkan kinerja dan pelayanan terbaik,” tuturnya.

BP Batam berharap Direktorat Pengamanan Aset dan Kawasan semakin solid, profesional, dan responsif dalam menjalankan tugas pengamanan, sekaligus mendukung terciptanya iklim investasi yang aman serta pelayanan publik yang semakin optimal. (AP)

Seila Fm, Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) memutuskan untuk menunda rencana pembongkaran lapak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan Mega Legenda hingga Desember 2026.

Keputusan ini diambil guna memberikan tenggat waktu bagi para pedagang untuk bersiap secara mandiri sebelum kawasan tersebut disterilkan sepenuhnya pada Januari 2027.

Penundaan tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, bersama perwakilan pedagang dan jajaran direktorat terkait di Batam, Senin (15/6/2026) di Marketing Center BP Batam.

Langkah ini menjadi titik tengah setelah para pedagang sempat menyuarakan keresahan terkait minimnya sosialisasi dan waktu relokasi.

Ariastuty Sirait menjelaskan bahwa penataan ini merupakan bagian dari visi bersama BP Batam dan Pemerintah Kota (Pemko) Batam untuk membenahi tata ruang kota.

Area yang saat ini ditempati oleh para pedagang UMKM merupakan jalur hijau atau Right of Way (ROW) Jalan 200, yang merupakan bagian dari Jalan Sudirman yang merupakan jalan protokol di Batam.

“Lokasi tersebut harus clean and clear dari seluruh kegiatan komersial. Kami mengakui ada pembiaran pemanfaatan lahan komersial di masa lalu, namun sekarang saatnya untuk ditertibkan. Melihat situasi di lapangan, BP Batam memutuskan untuk memberikan kelonggaran waktu hingga Desember 2026 agar warga bisa mencari tempat baru,” ujar Ariastuty.

Terkait kepastian tempat baru, Ariastuty menegaskan bahwa BP Batam tidak menyediakan lahan relokasi secara mandiri karena fokus pada pengosongan ROW jalan.

Kendati demikian, BP Batam berkomitmen untuk segera berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam guna mencari solusi penempatan para pedagang.

Di sisi lain, perwakilan pedagang Mega Legenda, Sanai Setia Sihombing, menyambut baik kelonggaran waktu yang diberikan, meskipun sebelumnya pedagang sempat diresahkan oleh terbitnya Surat Peringatan (SP) 3 dan surat perintah pembongkaran tertanggal 11 Juni 2026 tanpa adanya dialog.

Menurut Sanai, pada prinsipnya pelaku UMKM di kawasan tersebut kooperatif dan bersedia untuk ditata maupun direlokasi. Hanya saja, mereka membutuhkan waktu dan biaya untuk melakukan pemindahan usaha.

“Kami mengapresiasi adanya ruang dialog ini. Kelonggaran waktu hingga akhir tahun sangat berarti bagi kami untuk mempersiapkan modal dan tempat baru, sekaligus mencegah terjadinya simpang siur informasi di kalangan pedagang,” kata Sanai.

Sementara itu, Kasubdit Pengamanan Lingkungan dan Hutan BP Batam, Tony Febri, mengingatkan agar masa tenggang ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pedagang untuk melakukan pembongkaran secara mandiri.

Ia menegaskan, jika hingga batas waktu yang ditentukan area belum dikosongkan, tim Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam akan turun ke lapangan untuk melakukan penertiban secara tegas.

Surat pemberitahuan final dijadwalkan terbit pada akhir Desember 2026, dengan target seluruh kawasan ROW Jalan 200 Mega Legenda telah bersih dan tertata rapi pada Januari 2027.

Turut hadir dalam kegiatan, Tenaga Ahli Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, David Panjaitan; Tenaga Ahli Anggota/Deouti Bidang Infrastruktur, Evan Kriswandi; Direktur Diseminasi Informasi dan Hubungan Antar Lembaga, Sthefani Barlian; Direktur Pengamanan Aset dan Kawasan, Mujiyono; Kepala Bagian Protokol dan Humas, Afthar Fallahziz; Kasubdit Pembangunan Jalan dan Jembatan, Himawan Putra; dan Kepala Seksi Pengukuran Lahan, Michael Hasiholan Hutapea. (RUD)

Seila Fm, Batam – Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Li Claudia Chandra, meninjau langsung kondisi infrastruktur di kawasan Terowongan Pelita pada Sabtu (13/6/2026) malam.

Peninjauan ini dilakukan menyusul maraknya aksi pencurian penutup drainase, atau yang dikenal dengan istilah “rayap besi”, di kawasan tersebut.

Aksi vandalisme tersebut teridentifikasi terjadi sekitar pukul 05.02 WIB.

Sejumlah penutup drainase yang baru saja dipasang untuk mempercantik estetika kota sekaligus memperkuat fungsi infrastruktur, dilaporkan rusak dan komponen besinya hilang digondol pihak tidak bertanggung jawab.

Li Claudia menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden ini.

Ia menegaskan bahwa perusakan fasilitas publik bukan sekadar kerugian materiil bagi pemerintah, melainkan kerugian langsung bagi masyarakat pengguna fasilitas.

“Kami sangat menyayangkan tindakan perusakan ini. Penutup drainase tersebut dipasang untuk memperindah kawasan sekaligus mengoptimalkan fungsi infrastruktur. Saat fasilitas ini dirusak dan dicuri, masyarakat luaslah yang paling dirugikan karena kenyamanan dan keamanan mereka terganggu,” ujar Li Claudia di sela peninjauan lokasi.

Ia menjelaskan bahwa BP Batam terus berkomitmen melakukan akselerasi pembangunan dan perbaikan sarana publik di Kota Batam.

Namun, ia menekankan bahwa keberlanjutan hasil pembangunan tersebut sangat bergantung pada kepedulian masyarakat untuk ikut menjaga.

“Kami bekerja tanpa kenal waktu untuk membangun dan menghadirkan fasilitas yang lebih baik bagi Batam. Upaya ini membutuhkan sinergi dan dukungan kolektif agar apa yang telah dibangun tidak sia-sia,” tuturnya.

Li Claudia juga mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan dan berperan aktif dalam pengawasan lingkungan.

Ia meminta masyarakat tidak ragu melapor jika melihat aktivitas mencurigakan yang mengarah pada perusakan fasilitas negara.

“Partisipasi warga sangat krusial. Jika melihat ada tindakan mencurigakan, segera laporkan kepada pihak berwenang. Dengan kepedulian bersama, kita bisa memutus rantai pencurian ini agar tidak terus berulang,” kata Li Claudia.

Saat ini, BP Batam berkoordinasi dengan aparat penegak hukum tengah melakukan penelusuran untuk mengidentifikasi pelaku. Langkah hukum tegas akan diambil sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan efek jera.

Sebagai penutup, ia kembali mengingatkan bahwa menjaga aset publik merupakan tanggung jawab moral seluruh warga.

“Batam adalah milik kita bersama. Merawat fasilitas umum adalah bentuk tanggung jawab demi keselamatan dan kenyamanan seluruh elemen masyarakat,” pungkasnya. (RUD)

Seila Fm, Batam – Proses perbaikan kebocoran pipa transmisi di kawasan Simpang Plamo menuju Kepri Mall akhirnya selesai dilakukan pada Jumat (12/6/2026) dini hari.

Pasokan air bersih bagi warga yang terdampak gangguan tersebut kini mulai dialirkan kembali secara bertahap.

Badan Usaha SPAM dan Pengelolaan Limbah BP Batam bersama Tim Teknis PT. Air Batam Hilir di lapangan berhasil menyelesaikan seluruh proses pengelasan akhir pipa pada hari Jumat, 12 Juni 2026, pukul 03.30 WIB.

Sebelumnya, proses pemulihan sempat mengalami keterlambatan dari estimasi awal akibat sejumlah kendala teknis yang membutuhkan penanganan ekstra di lokasi.

“Kami memahami betul bahwa keterlambatan ini berdampak pada aktivitas sehari-hari masyarakat di wilayah terdampak,” ujar Ariastuty, Jumat (12/6/2026).

Ia mengatakan, di lapangan, tim harus bekerja dengan presisi tinggi karena menghadapi dua kendala utama.

Hambatan pertama, menurut Ariastuty, adalah adanya kendala teknis saat proses penyambungan pipa.

Demi memastikan ketahanan jangka panjang dan mencegah kebocoran berulang, petugas terpaksa melakukan perombakan serta penyesuaian ulang pada komponen penyambung agar terpasang secara sempurna.

Selain itu, tantangan kedua berkaitan dengan kondisi internal pipa yang masih dialiri sisa air aktif. Kondisi pipa yang basah membuat proses pengelasan akhir menjadi sangat sulit.

“Kami tidak bisa memaksakan pengelasan dalam situasi tersebut karena sangat berbahaya bagi keselamatan pekerja dan bisa mengurangi kualitas sambungan pipa itu sendiri,” tambahnya.

Setelah memastikan seluruh sambungan memenuhi standar teknis, proses normalisasi jaringan langsung berjalan.

Saat ini, pendistribusian air minum sudah mulai dilakukan kembali ke rumah pelanggan secara bertahap.

PT. Air Batam Hilir mengingatkan bahwa pemulihan tekanan air di wilayah dataran tinggi atau yang berada di ujung jalur pipa akan memakan waktu sedikit lebih lama.

Baik BP Batam dan PT. Air Batam Hilir menyampaikan permohonan maaf yang mendalam atas ketidaknyamanan serta terganggunya pendistribusian air selama proses perbaikan ini.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesabaran, pengertian, dan dukungan masyarakat selama tim berupaya maksimal memulihkan infrastruktur ini,” pungkas Ariastuty. (RUD)

Seila Fm, Batam – Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam mencatat pencapaian investasi yang melampaui target pada 2025, seiring melesatnya investasi di sektor digital dan energi. Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, menyebut, capaian ini sebagai sinyal kuat bahwa Bandar Dunia Madani tengah bertransformasi menjadi pusat ekonomi digital dan energi berkelanjutan di kawasan regional.

Realisasi investasi di Batam sepanjang 2025 mencapai mencapai Rp69,30 triliun melampaui target Rp 60 triliun di tahun tersebut, yang mendorong pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 6,76 persen.

“Capaian ini bukan hanya angka. Ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap ekosistem yang sedang kami bangun di Batam,” kata Amsakar, belum lama ini.

Sektor jasa yang di dalamnya mencakup digitalisasi, menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp9,99 triliun. Disusul sektor industri mesin, elektronik, dan peralatan listrik senilai Rp6,08 triliun, serta sektor listrik, gas, dan air yang mencatatkan investasi sebesar Rp5,80 triliun. Hal ini mencerminkan besarnya minat investor di bidang infrastruktur energi termasuk energi terbarukan.

Realisasi investasi sektor digital secara khusus tercatat sebesar Rp 8,557 triliun pada 2025. Pertumbuhan ini ditopang oleh berkembangnya kawasan Nongsa Digital Park (NDP) sebagai episentrum kegiatan teknologi dan pusat data di Batam.

Amsakar menyebut kehadiran data centre dan infrastruktur digital di Batam bukan sekadar tren sesaat. “Nongsa Digital Park menjadi indikator awal yang positif karena menunjukkan adanya minat investasi, kemitraan lintas negara, serta tumbuhnya aktivitas di bidang data center, pengembangan teknologi, dan ekonomi digital,” tambahnya.

Penyerapan tenaga kerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Nongsa pada triwulan keempat 2025 tercatat 836 orang, dengan dampak tidak langsung yang jauh lebih luas melalui rantai pasok dan layanan pendukung.

Selain Singapura sebagai investor dominan, negara-negara seperti Hong Kong, Amerika Serikat, dan Malaysia, juga tercatat aktif berinvestasi di sektor digital Batam. Amsakar menyebut, daya tarik Batam bukan semata soal efisiensi biaya.

“Yang lebih kuat adalah kombinasi faktor strategis: kedekatan geografis dengan Singapura, konektivitas yang cepat, dan peluang membangun model operasi lintas batas untuk mendukung kebutuhan regional,” ujarnya.

Green Energy: PLTS dan Energi Berkelanjutan Jadi Prioritas

Di tengah booming data centre yang membutuhkan pasokan listrik besar dan andal, BP Batam mendorong pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan solusi energi hijau sebagai komponen tak terpisahkan dari ekosistem investasi Batam.

Tingginya realisasi investasi di sektor listrik, gas, dan air senilai Rp5,80 triliun, menunjukkan bahwa infrastruktur energi jadi prioritas bagi investor yang masuk ke Batam, termasuk juga kebutuhan akan sumber energi yang bersih dan berkelanjutan untuk mendukung operasional pusat data.

Ia mengatakan, BP Batam berkomitmen memastikan pertumbuhan digital tidak datang dengan mengorbankan keberlanjutan lingkungan. Integrasi energi terbarukan, termasuk PLTS, jadi roadmap pengembangan kawasan agar Batam mampu memenuhi standar Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai syarat utama bagi investasi global.

“Transformasi digital kita nyata. Kami (BP Batam) berkomitmen menjadikan Batam sebagai lokasi investasi yang kompetitif, terukur, dan investor-friendly, khususnya untuk sektor digital yang berkelanjutan,” kata dia.

Kemudian, di tengah kemunculan Johor-Singapore Special Economic Zone (JS-SEZ) yang juga membidik pasar data centre dan ekonomi digital, Amsakar menolak framing persaingan.

“Kami melihat ini bukan sekadar kompetisi, melainkan peluang membangun komplementaritas. Singapura kuat sebagai pusat HQ dan layanan global; Johor menawarkan perluasan kapasitas; dan Batam memiliki karakteristik unik seperti FTZ/SEZ, ekosistem industri, maritim-logistik, serta kedekatan operasional dengan Singapura,” ujarnya.

Dalam visi BP Batam, kawasan ini dapat membentuk regional digital and industrial corridor yang terintegrasi, di mana data centre dan aktivitas digital tersebar dalam model jaringan sesuai kebutuhan efisiensi dan operasional bisnis.

BP Batam juga berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Lewat NDP, program seperti Apple Academy, IBM Hybrid Cloud Academy, RMIT University, dan Epic Games, telah hadir untuk mencetak talenta digital lokal.

BP Batam juga meluncurkan platform MANTAB pada 8 Desember 2025 lalu, yakni sebuah sistem job matching berbasis digital yang dirancang untuk menghubungkan ketersediaan SDM dengan kebutuhan industri secara langsung dan terintegrasi. (NA)

Seila Fm, Batam – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) memutuskan untuk menunda pemberlakuan penyesuaian tarif layanan peti kemas di Pelabuhan Batam sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut.

Langkah strategis ini diambil guna menjaga stabilitas iklim investasi, industri, dan perdagangan di kawasan khusus tersebut.

Keputusan tersebut diambil atas arahan Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Candra, setelah mendengar masukan dunia usaha serta mempertimbangkan pentingnya menjaga daya saing Batam sebagai kawasan investasi, industri, dan perdagangan.

Deputi Bidang Investasi BP Batam Fary Francis menegaskan, penundaan ini bukan mengabaikan modernisasi layanan kepelabuhanan melainkan langkah ini diambil agar implementasi kebijakan tarif ke depan dapat berjalan lebih terukur, transparan, dan memberikan nilai tambah yang konkret bagi para pengguna jasa.

“BP Batam ingin memastikan bahwa modernisasi tarif harus berjalan selaras dengan peningkatan kualitas layanan. Setiap penyesuaian biaya wajib dapat dipertanggungjawabkan secara transparan, proporsional, dan berdampak langsung pada efisiensi di lapangan,” ujar Fary dalam keterangan tertulisnya, Kamis (11/6/2026) di Marketing Center BP Batam.

Menurut Fary, daya tarik investasi Batam saat ini berada pada momentum positif yang harus dipertahankan.

Daya saing Batam tidak hanya bertumpu pada lokasi yang strategis, insentif fiskal, atau kemudahan perizinan, melainkan juga sangat dipengaruhi oleh prediktabilitas dan efisiensi biaya logistik.

BP Batam menilai bahwa biaya logistik merupakan salah satu variabel penting dalam keputusan investasi.

Beban biaya yang ditanggung pelaku usaha tidak hanya bersumber dari satu komponen tarif resmi, tetapi akumulasi dari layanan terminal, jasa forwarding, pengangkutan (trucking), pengurusan dokumen, biaya sewa gudang (storage), hingga biaya keterlambatan seperti demurrage dan detention.

“Oleh karena itu, fokus kita tidak sekadar melihat besaran tarif resmi, tetapi bagaimana struktur biaya tersebut didistribusikan dari hulu ke hilir. Jangan sampai ada pembebanan tersembunyi yang tidak proporsional dan memberatkan pengguna jasa,” kata Fary menambahkan.

Kebijakan responsif BP Batam ini mendapat respons positif dari komunitas bisnis lokal.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid menilai, penundaan ini membuktikan pemerintah daerah peka terhadap kondisi riil pelaku usaha yang tengah menghadapi tekanan ekonomi global, mulai dari fluktuasi nilai tukar hingga kenaikan harga bahan baku dan energi.

“Penundaan ini menjadi angin segar yang dapat meringankan beban operasional dunia usaha. Daya saing Batam wajib kita jaga bersama, salah satunya melalui efisiensi biaya logistik agar realisasi investasi baru terus bertumbuh,” tutur Rafki.

Ke depan, BP Batam berkomitmen untuk membuka ruang dialog yang lebih intensif dengan operator terminal, asosiasi penasihat hukum/usaha, perusahaan forwarder, serta pengguna jasa.

Evaluasi kebijakan tarif nantinya akan berbasis pada data yang akurat dan dikaitkan langsung dengan standar pelayanan minimal (service level agreement) yang terukur.

“Tujuan besar kita adalah membangun Batam yang jauh lebih maju dan berdaya saing tinggi. Pelabuhan harus berfungsi sebagai motor penggerak investasi, bukan justru menjadi sumber ketidakpastian biaya bagi dunia usaha,” pungkas Fary.

Turut hadir dalam kegiatan, Anggota/Deputi Bidang Kebijakan Strategis dan Perizinan, Sudirman Saad dan Anggota Bidang Pengusahaan, Denny Tondano beserta jajaran. (RUD)

Seila Fm, Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama PT. Air Batam Hilir bergerak cepat melakukan perbaikan darurat pada pipa transmisi air bersih berdiameter 800 milimeter (mm) di jalur Simpang Plamo menuju Kepri Mall.

Langkah antisipatif ini diambil menyusul terjadinya kebocoran pipa yang dipicu oleh pergeseran tanah akibat hujan deras dalam beberapa waktu terakhir sejak Rabu (10/6/2026) kemarin.

Dari proses perbaikan ini, aliran air bersih ke sejumlah wilayah di Kota Batam akan dihentikan untuk sementara waktu.

Berdasarkan informasi dari tim teknis Air Batam Hilir (ABH), kebocoran kembali terjadi di titik yang sama dengan lokasi perbaikan sebelumnya.

Struktur tanah yang labil pascahujan disinyalir menjadi penyebab utama pipa kembali bergeser dan bocor.

Adapun wilayah yang terdampak langsung oleh penghentian sementara suplai air bersih ini meliputi:

1.Kelurahan Taman Baloi
2.Kelurahan Teluk Tering
3.Kelurahan Sukajadi
4.Kawasan di sekitarnya.

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan bahwa saat ini PT. Air Batam Hilir telah mengerahkan seluruh sumber daya teknis yang diperlukan.

Meski demikian, ketika Proses Dewatering (pengurasan) sedang berjalan, tim terkendala cuaca berupa hujan deras di lokasi.

“Waktu pengerjaan mengalami delay karena faktor keselamatan tim teknis di area lumpur. Namun kami akan berusaha semaksimal mungkin agar pekerjaan selesai pada pukul 16.00 WIB dan air kembali mengalir 2 jam setelahnya,” ujar perempuan yang akrab disapa Tuty tersebut, pada Kamis (11/6/2026).

Ia menjelaskan, setelah proses Dewatering selesai dilakukan, maka tahapan selanjutnya adalah Penggalian Lumpur, Pengangkatan Pipa, Pemasangan Pipa Baru, pemasangan Baut Las, Pemasangan Support pipa, dan terakhir memulai recovery suplai air.

Warga yang berada di kawasan tersebut juga diimbau untuk segera menampung air sebagai cadangan selama proses perbaikan berlangsung.

“Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kami juga mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk menyiapkan dan menampung cadangan air secukupnya,” .

Ia juga menegaskan, BP Batam berkomitmen untuk terus menyampaikan perkembangan pengerjaan di lapangan secara berkala.

“Dukungan dan pengertian dari masyarakat selama proses perbaikan ini sangat berarti demi menjaga keandalan jaringan air bersih di Kota Batam dalam jangka panjang,” tutupnya. (RUD)

Seila Fm, Batam – Di tengah pertumbuhan pesat Batam sebagai kawasan industri berdaya saing, kolaborasi kepemimpinan Amsakar Achmad – Li Claudia Chandra menaruh perhatian besar terhadap kualitas pembangunan daerah. Khususnya pada penataan infrastruktur dan penanganan titik banjir.

Selain mendorong masuknya investasi, baik Amsakar maupun Li Claudia juga memastikan agar arah pembangunan infrastruktur dasar berjalan seimbang dengan kebutuhan masyarakat Batam.

Amsakar dengan kepiawaiannya di dunia birokrasi dan Li Claudia yang tegas namun humanis memahami bahwa setiap kebijakan harus lahir dari pemahaman utuh agar beragam persoalan Batam dapat terselesaikan.

“Setiap progres pembangunan harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat. Oleh karena itu, kami ingin memastikan seluruh program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan warga dan mendukung pertumbuhan Batam sebagai kota madani yang modern,” ujar Kepala BP Batam, Amsakar Achmad.

Pernyataan ini tentu bukan soal omongan belaka. Data-data makro ekonomi menunjukkan, ekonomi Batam tumbuh 6,76 persen sepanjang tahun 2025. Selain itu, kepemimpinan Amsakar – Li Claudia pada tahun pertamanya juga sukses menggenjot pertumbuhan investasi yang realisasinya mencapai Rp 69,3 triliun dan melampaui target Rp 60 triliun di tahun tersebut.

Bahkan, memasuki Triwulan I 2026, realisasi investasi Batam tercatat mencapai sekitar Rp17,4 triliun, meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut sekaligus menjadikan Batam sebagai kontributor terbesar investasi di Provinsi Kepulauan Riau.

Pertumbuhan investasi ini tentu mendapat dukungan dari sejumlah sektor strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian Batam selama ini, antara lain industri elektronik dan semikonduktor, industri peralatan listrik, sektor logistik dan pergudangan, industri manufaktur berorientasi ekspor, galangan kapal dan maritim, industri kimia, serta pengembangan kawasan industri dan jasa modern.

“Masuknya investasi ke berbagai sektor tersebut ikut menciptakan lapangan kerja baru yang kami harapkan dapat memperkuat aktivitas ekonomi daerah, serta meningkatkan posisi Batam sebagai salah satu pusat industri dan perdagangan paling kompetitif di Indonesia,” tambah Amsakar.

Namun demikian, Amsakar dan Li Claudia menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur yang memadai. Jalan yang tertata baik, sistem drainase yang berfungsi optimal, jaringan utilitas yang andal, serta lingkungan perkotaan yang nyaman merupakan faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Oleh sebab itu, penataan infrastruktur dan penanganan titik-titik banjir terus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah sembari memperbaiki berbagai persoalan lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

Berbagai upaya juga terus dilakukan melalui identifikasi kawasan rawan genangan, evaluasi sistem drainase, peningkatan kapasitas saluran air, serta penguatan koordinasi antarinstansi dalam penyelesaian persoalan infrastruktur perkotaan.

“Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Batam diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai pusat investasi nasional, tetapi juga menjadi kota yang semakin nyaman untuk ditinggali, bekerja, dan berusaha,” pesan Li Claudia. (DN)

Seila Fm, Batam – Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam (RSBP Batam), menggelar sosialisasi pelayanan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS Ketenagakerjaan, di Ruang Habibie Lantai 4 RSBP Batam, Rabu (10/6/2026).

Dibuka langsung oleh Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum, Ariastuty Sirait, kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sekupang, perwakilan perusahaan, perangkat RT/RW, jajaran Lurah Tanjung Pinggir, dan instansi terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Ariastuty menjelaskan bahwa Kota Batam merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang ditopang oleh sektor industri, jasa, perdagangan dan investasi.

Dari aktivitas tersebut, terdapat peran penting dari pekerja yang setiap harinya berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian daerah. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap pekerja merupakan bagian penting yang tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah.

“Kerjasama antara Rumah Sakit BP Batam dan BPJS Ketenagakerjaan merupakan wujud dari komitmen bersama dalam menghadirkan pelayanan yang lebih mudah diakses, cepat dan berkualitas bagi para pekerja di Kota Batam,” ujarnya.

Untuk itu, Ariastuty menyampaikan apresiasi atas terbangunnya komunikasi dan kolaborasi yang baik antara Rumah Sakit BP Batam dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga, pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan dan semakin ditingkatkan.

Ariastuty berharap, melalui kegiatan sosialisasi ini dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk lebih banyak bertanya, berdiskusi dan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pelayanan Jaminan Kecelakaan Kerja.

Sehingga, ketika terjadi kondisi yang tidak diharapkan, seluruh pihak telah memahami prosedur dan mekanisme yang harus dilakukan.

“Pada akhirnya tujuan kita sama, yaitu memastikan bahwa masyarakat khususnya para pekerja di Kota Batam memperoleh pelayanan yang cepat, mudah dan memberikan rasa aman,” tutupnya. (EI)